Omnibus Law Beri Wewenang Presiden Ubah UU, PPP: Nggak Salah Ketik

LIGAPEDIA – Penasihat fraksi PPP DPR RI Arsul Sani memiliki pandangan berbeda terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Arsul justru menilai tak ada salah ketik dalam draf tersebut.

“Saya kira tidak salah ketik lah, sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ‘ada’ menjadi ‘tidak ada’. Itu menjadi salah ketik. Atau harusnya ‘bisa’ menjadi ‘tidak bisa’ atau seharusnya ‘tidak bisa’ tapi terketik ‘bisa’. Nah itu salah ketik,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2020).

“Tetapi kalau dalam satu kalimat saya kira apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu paling tidak itu nggak salah ketik lah,” lanjutnya.

Arsul menyebut tidak ada yang perlu dipersoalkam karena draf tersebut baru sebatas rancangan. Menurutnya, yang terpenting bagaimana nanti seluruh pihak terkait ikut menyuarakan aspirasi untuk mengubah draf itu secara bersama.

“Ya kan ini kan RUU inisiatif pemerintah, naskah akademik dan isi RUU-nya kan memang pemerintah yang menyusun termasuk kontroversi misalnya teman serikat pekerja tidak dilibatkan, tapi menurut saya sudahlah yang begtu nggak usah kita persoalkan. Kita kan mlihatnya ke depan,” katanya.

“Yang paling penting, adalah nanti elemen masyrakat yang berkepentingan yang akan terpengaruh atau terdampak dengan RUU itu kalau menjadi UU ya nanti kita dengarkan saja di masyarakat. Sangat bisa (diubah) , bukan dihapus barangkali nanti kita ubah,” lanjut Arsul.

Sebelumnya, pasal yang dituding salah ketik yaitu BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Pasal 170 berbunyi:

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

SUMBER: Detik.com