Harun Masiku, Hilang atau Dihilangkan?

Jakarta, CNN Indonesia — Sudah lebih dari 30 hari, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya bak ditelan bumi. Harun adalah mantan calon anggota legislatif PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap ke mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kasus ini terbongkar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK, pada 8 Januari. Namun, Harun saat itu tak ikut tertangkap. KPK hanya berhasil menangkap Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya.

Harun diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

KPU sendiri sebelumnya telah menetapkan Riezky Aprilia, kader PDI-P lainnya sebagai pengganti Nazarudin.

Pada 7 Januari atau sehari sebelum OTT KPK, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun menggantikan Nazarudin dan tetap memutuskan Riezky sebagai penggantinya.

Setelah OTT dan penetapan tersangka, Harun hilang. KPK pun mengimbau agar mantan kader partai banteng itu menyerahkan diri.

Belum sepekan usai KPK menjerat Harun sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Harun sudah berada di luar negeri ketika pihaknya melakukan OTT. Ghufron mengklaim mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Senin 13 Januari, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan Harun tercatat dalam data perlintasan terbang ke Singapura, pada 6 Januari. Saat itu Arvin bilang Harun belum kembali lagi ke Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menegaskan bahwa Harun belum kembali ke Indonesia. KPK lantas mengirim surat pencegahan ke luar negeri atas nama Harun ke pihak Imigrasi.

Namun, jejak Harun terendus sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari dalam laporan yang diterbitkan Majalah TEMPO. Pengakuan soal keberadaan Harun datang dari istrinya, Hildawati Jamrin. Ia mengatakan suaminya itu mengabarkan sudah di Jakarta pada 7 Januari.

Belakangan atau pada 22 Januari, pihak Imigrasi baru mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal itu.

Imigrasi berdalih terjadi kerusakan sistem, sehingga data perlintasan Harun tak masuk dalam pusat informasi. Namun masyarakat, termasuk saya sudah kadung tak percaya dengan alibi Imigrasi, termasuk Yasonna itu.

Pikiran saya sebagai orang awam, jika memang benar sistem rusak, pihak imigrasi pusat atau Yasonna sekalipun bukan kah bisa meminta untuk melihat data secara manual ke petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika Harun dicari-cari keberadaannya.

Setiap orang yang tiba dari luar negeri pasti akan terdata ketika melewati pintu pemeriksaan imigrasi maupun bea cukai. Data manual itu lah yang seharusnya diambil atau dilihat secara langsung.

Bukan justru berdalih ada kerusakan sistem imigrasi, setelah TEMPO membeberkan fakta kedatangan Harun, ditambah pengakuan istrinya kepada para wartawan beberapa waktu lalu.

TEMPO saja berhasil mendapatkan data kedatangan hingga pesawat yang digunakan Harun untuk kembali ke Indonesia pada 7 Januari. Aneh, sekelas pimpinan KPK, Yasonna, maupun imigrasi tak bisa mendapatkan data tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa imigrasi baru menyampaikan Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari setelah TEMPO melakukan investigasi dan istri Harun mengakuinya?

Tak heran, saya dan mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap pihak KPK, Imigrasi, termasuk Yasonna menutupi informasi kedatangan Harun ke Indonesia.

KPK maupun imigrasi seakan ingin membuat skenario jejak Harun sudah berada di luar negeri sebelum OTT. Namun, gagal. Kini akhirnya beralasan sistem rusak sehingga data kedatangan Harun tak masuk ke dalam sistem.

sumber : cnnindonesia.com